Kamus
Kamus istilah perpajakan Indonesia berisi 138 entri. Setiap definisi dikutip dari undang-undang atau peraturan pelaksananya beserta pasalnya, lengkap dengan kesalahpahaman umum. Termasuk istilah yang lahir dari sistem Coretax.
-
PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan PPFTZ-03
-
Penyelenggara Kawasan Berikat dan PDKB
-
Penyelundupan dalam Kepabeanan
-
SPTNP, SPP, dan SPSA dalam Penetapan Kepabeanan
-
Jalur Merah dalam Kepabeanan
-
Dwelling Time
-
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
-
Kepabeanan
-
Agunan yang Diambil Alih (AYDA)
-
Tanggal Dikirim dan Tanggal Diterima dalam Perpajakan
-
Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak
-
DPP Nilai Lain
-
Jasa Maklon
-
Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)
-
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)
-
Inbreng dalam Penyertaan Modal
-
Spin Off
-
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)
-
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
-
Stelsel Akrual dan Stelsel Kas
-
Direktur Jenderal Pajak
-
Corporate Tax to Turnover Ratio (CTTOR)
-
Beda Tetap dan Beda Waktu
-
Reformasi Perpajakan
-
Harga Pasar Wajar
-
Pajak Berganda
-
NPWPD
-
Surat Setoran Pajak (SSP)
-
Lelang dalam Penagihan Pajak
-
Amortisasi Fiskal
-
Perencanaan Pajak (Tax Planning)
-
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
-
Kepatuhan Pajak
-
Tax Gap
-
Tax Ratio
-
Fiskus
-
Pajak Objektif dan Pajak Subjektif
-
Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
-
Tarif Pajak
-
Teori Pemungutan Pajak
-
Asas Pemungutan Pajak
-
Fungsi Pajak
-
Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)
-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
-
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
-
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
-
Makelar
-
Pialang Berjangka
-
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
-
Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)
-
Surat Keterangan Usaha (SKU)
-
PBB Sektor Lainnya (PBB-P5L)
-
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
-
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
-
SKPD, SPPT, dan SPTPD dalam Pajak Daerah
-
SPT Benar, Lengkap, dan Jelas
-
Pekerjaan Bebas
-
Kantor Akuntan Publik (KAP)
-
Status KK, HB, PH, dan MT dalam Pajak Suami Istri
-
PPN Jasa Luar Negeri (JLN)
-
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik
-
Keluarga Sedarah dan Semenda
-
NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU
-
Kerja Sama Operasi (KSO)
-
Dana Transfer ke Daerah (TKD)
-
Buku Besar Wajib Pajak
-
Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran
-
Kode Billing
-
Deposit Pajak
-
Pihak Terkait
-
Impersonate
-
Sertifikat Elektronik
-
Kode Otorisasi DJP
-
Passphrase
-
Cukai
-
Bea Keluar
-
Nilai Pabean
-
Bea Masuk
-
Opsen Pajak Daerah
-
Treaty Shopping
-
Multilateral Instrument (MLI)
-
Pertukaran Informasi Perpajakan
-
Laporan per Negara (CbCR)
-
Thin Capitalization dan DER
-
Controlled Foreign Company (CFC)
-
Super Deduction
-
Tax Allowance
-
Tax Holiday
-
Pajak Minimum Global
-
PPh Pasal 15
-
PPh Pasal 24
-
PPh Pasal 29 dan Pasal 28A
-
Metode Gross Up
-
Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
-
PPh Final UMKM
-
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
-
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
-
Daluwarsa Penetapan Pajak
-
Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
-
EFIN (Electronic Filing Identification Number)
-
Surat Teguran
-
SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan)
-
SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)
-
Zakat dan Sumbangan
-
Tahun Buku
-
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
-
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
-
Revaluasi Aktiva Tetap
-
Withholding Tax
-
Official Assessment
-
Bendahara Pemerintah
-
e-Filing
-
Pemusatan Tempat Terutang PPN
-
PPN Dibebaskan dan PPN Tidak Dipungut
-
Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
-
Penghapusan NPWP
-
Sertifikat Elektronik
-
e-Bupot
-
Dividen
-
Royalti
-
Utang Pajak
-
Imbalan Bunga
-
Natura dan Kenikmatan
-
Biaya 3M
-
Advance Pricing Agreement (APA)
-
Dokumen Penentuan Harga Transfer
-
Prosedur Persetujuan Bersama (MAP)
-
Hubungan Istimewa
-
Beneficial Owner
-
Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
-
Pencegahan dan Penyanderaan
-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
-
Surat Keterangan Domisili (SKD)
-
Konsultan Pajak
-
Penyidikan Pajak
-
Bukti Permulaan
-
Penyitaan
-
Pengadilan Pajak
-
Peninjauan Kembali (PK)
-
Kuasa Wajib Pajak
-
Gugatan
-
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
-
Wajib Pajak Non-Efektif
-
Pembetulan SPT
-
Surat Keterangan Bebas (SKB)
-
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
-
Saat dan Tempat Terutang PPN
-
Nota Retur
-
Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri
-
PPh Pasal 22
-
PPh Pasal 26
-
Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak
-
e-Faktur
-
Kode Billing dan NTPN
-
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
-
Transfer Pricing
-
Koreksi Fiskal
-
Penyusutan Fiskal
-
Sanksi Administrasi Perpajakan
-
Pemindahbukuan (Pbk)
-
Norma Penghitungan Penghasilan Neto
-
Kompensasi Kerugian Fiskal
-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
-
Surat Paksa
-
Penagihan Pajak
-
Daluwarsa Penagihan Pajak
-
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
-
Bea Meterai
-
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
-
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
-
PPh Final
-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
-
PPh Pasal 23
-
PPh Pasal 25
-
PPh Pasal 21
-
Pengusaha
-
Penghasilan Kena Pajak
-
Penanggung Pajak
-
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
-
Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)
-
Daerah Pabean
-
Pembukuan dan Pencatatan
-
Pemeriksaan Pajak
-
Keberatan
-
Banding
-
Badan
-
Kredit Pajak
-
Pajak Penghasilan (PPh)
-
Pajak
-
Wajib Pajak
-
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
-
Surat Pemberitahuan (SPT)
-
Surat Tagihan Pajak (STP)
-
Restitusi
-
Self Assessment
-
Masa Pajak dan Tahun Pajak
-
Objek Pajak dan Subjek Pajak
-
Bukti Potong
-
Surat Ketetapan Pajak (SKP)
-
Pengusaha Kena Pajak (PKP)