Apa bedanya NPWPD dan NPWP?

NPWP diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak pusat seperti PPh dan PPN. NPWPD diterbitkan pemerintah daerah untuk pajak daerah seperti PBJT dan pajak reklame. Keduanya berada pada sistem administrasi yang terpisah, dan NPWPD tidak muncul di Coretax.

Apakah punya NPWPD berarti tidak perlu NPWP?

Tidak. Keduanya berdiri sendiri dan dapat dimiliki bersamaan. Restoran memungut pajak daerah dengan NPWPD, sementara pemiliknya tetap punya kewajiban Pajak Penghasilan dengan NPWP.

Bisakah satu usaha punya lebih dari satu NPWPD?

Bisa. Karena kewenangan pemungutan pajak daerah ada pada masing-masing daerah, pengusaha yang beroperasi di beberapa kabupaten atau kota dapat memiliki lebih dari satu NPWPD.

NPWPD: Bedanya dengan NPWP dan Siapa yang Wajib Punya

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor identitas yang diberikan pemerintah daerah kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana administrasi pemungutan pajak daerah. Nomor ini diterbitkan oleh badan atau dinas pendapatan daerah setempat, bukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bedanya dengan NPWP

Keduanya sama-sama nomor identitas perpajakan, tetapi berada pada sistem yang sepenuhnya terpisah.

Penerbit berbeda. NPWP diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak pusat. NPWPD diterbitkan pemerintah daerah untuk pajak daerah.
Cakupan berbeda. NPWP menyangkut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak pusat lainnya. NPWPD menyangkut Pajak Barang dan Jasa Tertentu, pajak reklame, dan jenis pajak daerah lain menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Sistem administrasi berbeda. NPWPD tidak muncul di Coretax, dan pelaporannya memakai formulir daerah tersendiri, bukan SPT.
Format berbeda antardaerah. Tidak ada format NPWPD yang seragam nasional, karena penomorannya ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Siapa yang wajib punya?

Kewajiban mendaftar untuk memperoleh NPWPD melekat pada pihak yang menjalankan kegiatan yang menjadi objek pajak daerah di wilayah bersangkutan. Contoh yang paling lazim adalah pengelola restoran dan kafe, penyedia jasa perhotelan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar tertentu, tempat hiburan, penyelenggara parkir berbayar, dan pemasang reklame. Karena kewenangannya ada di daerah, pengusaha yang beroperasi di beberapa kabupaten atau kota dapat memiliki lebih dari satu NPWPD.

Kesalahpahaman yang sering terjadi

NPWPD sering dikira pengganti NPWP, sehingga pemilik restoran merasa cukup dengan salah satunya. Keduanya berdiri sendiri dan dapat dimiliki bersamaan: restoran memungut pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman dengan NPWPD, sementara pemiliknya tetap punya kewajiban Pajak Penghasilan dengan NPWP. Kekeliruan kedua adalah menganggap pajak daerah yang sudah dipungut menggantikan kewajiban pajak pusat. Keduanya dipungut atas dasar yang berbeda oleh otoritas yang berbeda, dan pemenuhan yang satu tidak menghapus yang lain.

Perlu dicatat bahwa tarif, ambang, dan tata cara pendaftaran pajak daerah ditetapkan lewat peraturan daerah masing-masing sehingga berbeda antarwilayah, dan perlu diperiksa pada peraturan daerah setempat.

Istilah terkait

Rujukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengenai jenis pajak daerah dan kewenangan pemungutannya.
Penomoran, pendaftaran, dan tata cara pemungutan NPWPD diatur dalam peraturan daerah masing-masing, sehingga perlu diperiksa pada wilayah bersangkutan.

Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat perpajakan. Untuk penerapan pada kasus tertentu, konsultasikan dengan konsultan pajak berizin.