Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan. Konsep ini menjadi batas wilayah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Mengapa konsep ini penting bagi PPN?
PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam daerah pabean. Penyerahan yang terjadi di luar daerah pabean pada dasarnya berada di luar jangkauan pengenaan. Sebaliknya, pemanfaatan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tetap dapat dikenai PPN.
Bagaimana perlakuan atas ekspor?
Ekspor barang dan jasa kena pajak dikenai tarif nol persen. Tarif nol berbeda dengan dikecualikan, karena dengan tarif nol pengusaha tetap dapat mengkreditkan pajak masukannya, sehingga tidak ada beban PPN yang terkandung dalam harga ekspor.
Kesalahpahaman yang sering terjadi
Tarif nol persen atas ekspor sering disamakan dengan tidak dikenai PPN. Perbedaannya berdampak nyata, karena hanya tarif nol yang memungkinkan pengkreditan pajak masukan.
Istilah terkait
Rujukan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2).
Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat perpajakan. Untuk penerapan pada kasus tertentu, konsultasikan dengan konsultan pajak berizin.