Penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik beserta perubahannya. Praktiknya dijalankan melalui Kantor Jasa Penilai Publik.
Penilai publik bukan profesi pajak, tetapi hasil kerjanya kerap menjadi dasar angka dalam perpajakan. Nilai wajar suatu aset menentukan besaran pajak pada banyak transaksi, sehingga laporan penilaian sering menjadi dokumen pendukung sekaligus objek pengujian dalam sengketa.
Di mana bersinggungan dengan pajak?
- Revaluasi aktiva tetap, yang mensyaratkan penilaian oleh penilai berizin.
- Penentuan nilai wajar dalam transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa dan penyusunan dokumen penentuan harga transfer.
- Penilaian properti yang berkaitan dengan BPHTB dan PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- Penilaian aset dalam restrukturisasi usaha, penggabungan, dan pengambilalihan.
- Penilaian agunan dan aset yang digunakan dalam proses lelang.
Apa batasnya?
Izin penilai publik diberikan menurut bidang jasa, misalnya penilaian properti atau penilaian bisnis. Penilai hanya berwenang pada bidang yang tercantum dalam izinnya.
Laporan penilaian juga bukan produk hukum perpajakan. Ia adalah pendapat profesional atas nilai pada tanggal tertentu, dengan asumsi dan batasan yang dinyatakan di dalamnya. Otoritas pajak tetap dapat menguji laporan tersebut, dan dalam beberapa proses melibatkan penilai pajak internalnya sendiri.
Penilai publik tidak dapat bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak hanya berbekal izin penilaiannya.
Kapan dibutuhkan?
Ketika peraturan mensyaratkan nilai wajar dari pihak independen, atau ketika nilai suatu aset berpotensi dipersoalkan dan perusahaan ingin memiliki dasar yang dapat dipertahankan sejak awal.
Bedanya dengan akuntan publik
| Aspek | Penilai Publik | Akuntan Publik |
|---|---|---|
| Objek pekerjaan | Nilai aset, properti, atau bisnis | Kewajaran laporan keuangan |
| Keluaran | Laporan penilaian | Laporan auditor independen |
| Pemberi izin | Menteri Keuangan | Menteri Keuangan |
| Peran dalam pajak | Menyediakan dasar nilai | Menguji kewajaran angka yang dilaporkan |
Kesalahpahaman yang sering terjadi
Laporan penilaian sering dianggap mengunci nilai untuk keperluan pajak. Yang terjadi, laporan itu adalah bukti yang kekuatannya bergantung pada metodologi, kelengkapan asumsi, dan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesalahpahaman lain, setiap orang yang menyebut dirinya penilai dianggap berizin. Izin penilai publik dapat diperiksa pada daftar yang diterbitkan Kementerian Keuangan.
Profesi terkait
Rujukan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik beserta perubahannya.
- Peraturan Menteri Keuangan mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat perpajakan maupun hukum. Untuk penerapan pada kasus tertentu, konsultasikan dengan profesional berizin.