Pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah fasilitas yang memungkinkan Pengusaha Kena Pajak dengan lebih dari satu tempat kegiatan usaha memusatkan kewajiban pemungutan dan pelaporan PPN pada satu tempat saja.
Apa manfaatnya?
- Menyederhanakan administrasi karena pelaporan cukup dilakukan satu kali.
- Menghindari kewajiban memungut PPN atas penyerahan antarcabang.
- Mempermudah pengkreditan pajak masukan secara terpusat.
- Mengurangi risiko keterlambatan pelaporan di cabang.
Bagaimana memperolehnya?
Pengusaha Kena Pajak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kantor wilayah yang berwenang dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terdapat tempat kegiatan usaha tertentu yang dikecualikan dari pemusatan.
Kesalahpahaman yang sering terjadi
Pemusatan sering dikira berlaku otomatis bagi perusahaan dengan banyak cabang. Tanpa pemberitahuan yang memenuhi syarat, setiap tempat kegiatan usaha tetap menjadi tempat terutang tersendiri.
Istilah terkait
Rujukan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 12 ayat (2), beserta peraturan pelaksananya mengenai pemusatan tempat terutang pajak.
Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat perpajakan. Untuk penerapan pada kasus tertentu, konsultasikan dengan konsultan pajak berizin.