Akses ke Coretax DJP bertumpu pada tiga hal yang terpisah: akun untuk masuk, sarana tanda tangan elektronik untuk mengesahkan dokumen, dan passphrase untuk membuka sarana itu. Kegagalan masuk hampir selalu terjadi karena ketiganya dianggap satu.
Apa yang menggantikan EFIN?
Tidak ada penggantinya dalam bentuk satu kode. EFIN tidak lagi menjadi kunci akses. Yang dipakai sekarang adalah akun berisi nomor identitas dan kata sandi. Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Pajak, pengguna yang sebelumnya memakai DJP Online cukup menyetel ulang kata sandi dengan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan, sedangkan pengguna baru mendaftar disertai verifikasi identitas melalui swafoto.
Prasyarat sebelum mencoba masuk
- Data kependudukan sudah padan. Ketidakcocokan data adalah penyebab kegagalan yang paling sering.
- Surel dan nomor telepon yang benar-benar dikuasai, karena keduanya menjadi jalur pemulihan.
- Status Wajib Pajak diketahui. Wajib Pajak non-efektif tidak memikul kewajiban pelaporan, tetapi status itu perlu dipastikan lebih dahulu.
Tiga kegagalan yang berbeda, tiga jalur pemulihan
- Lupa kata sandi. Dipulihkan sendiri lewat jalur setel ulang menggunakan surel atau nomor telepon terdaftar.
- Lupa passphrase. Tidak dapat dilihat kembali dan tidak dapat disetel ulang seperti kata sandi. Yang dilakukan adalah meminta ulang Kode Otorisasi DJP atau sertifikat elektronik, lalu menetapkan passphrase baru.
- Kehilangan akses ke surel atau nomor telepon. Perubahan data kontak memerlukan proses tersendiri dan tidak selesai seketika, sehingga jangan menunggu musim pelaporan untuk mengurusnya.
Titik yang sering gagal
- Mencari EFIN dan mengajukan permohonan pemulihan EFIN. Permohonan itu tidak menyelesaikan masalah karena EFIN bukan lagi kunci akses.
- Memakai surel kantor. Berpindah kerja berarti kehilangan jalur pemulihan.
- Menyamakan kata sandi dengan passphrase. Keduanya sebaiknya berbeda dan disimpan terpisah.
- Menunda sampai mendekati tenggat. Pemadanan data butuh waktu, sedangkan tenggat pelaporan tidak bergeser karenanya dan keterlambatan tetap menimbulkan sanksi administrasi.
Panduan resmi
Untuk urutan klik dan tampilan menu yang paling mutakhir, rujuk Coretaxpedia, basis pengetahuan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Halaman ini sengaja tidak menyalin langkah tekniknya karena tampilan Coretax berubah lebih cepat daripada peraturannya.
Istilah terkait
Rujukan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 mengenai petunjuk pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan saluran pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Pengumuman dan panduan resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai Coretax, pajak.go.id, diperiksa 20 Agustus 2026.
- Coretaxpedia, Direktorat Jenderal Pajak, pajak.go.id/coretaxpedia, diperiksa 20 Agustus 2026.
Penamaan menu dan alur di Coretax diperiksa pada 20 Agustus 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk langkah teknis terkini, rujuk Coretaxpedia di situs Direktorat Jenderal Pajak.
Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat perpajakan. Untuk penerapan pada kasus tertentu, konsultasikan dengan konsultan pajak berizin.