Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Rumusan tersebut penting karena menjadi acuan tunggal dalam praktik perpajakan Indonesia. Definisi akademik dari para ahli boleh beragam, tetapi yang mengikat secara hukum adalah rumusan dalam UU KUP.
Apa dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia?
Dasar konstitusionalnya adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Ketentuan ini melahirkan asas no taxation without representation: negara tidak boleh memungut pajak tanpa persetujuan rakyat melalui undang-undang. Karena itu setiap jenis pajak di Indonesia selalu memiliki payung undang-undang tersendiri, bukan sekadar peraturan menteri.
Apa saja unsur pajak?
Dari definisi Pasal 1 angka 1 UU KUP, terdapat empat unsur yang harus terpenuhi sekaligus:
- Kontribusi wajib. Bukan sumbangan sukarela. Kewajibannya melekat begitu syarat objektif dan subjektif terpenuhi.
- Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Negara dapat menagih secara paksa, termasuk lewat penagihan dengan surat paksa.
- Tanpa imbalan secara langsung. Pembayar pajak tidak menerima kontraprestasi yang bisa ditunjuk secara spesifik. Inilah pembeda utama pajak dari retribusi.
- Digunakan untuk keperluan negara. Peruntukannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kelompok tertentu.
Apa fungsi pajak?
Literatur perpajakan umumnya membagi fungsi pajak menjadi dua yang utama:
- Fungsi anggaran (budgetair). Pajak menjadi sumber penerimaan utama untuk membiayai belanja negara dalam APBN.
- Fungsi mengatur (regulerend). Pajak dipakai sebagai instrumen kebijakan, misalnya tarif tinggi atas barang tertentu untuk menekan konsumsinya, atau insentif untuk mendorong sektor tertentu.
Sebagian penulis menambahkan fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi stabilisasi ekonomi. Keduanya pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi mengatur.
Apa saja jenis pajak di Indonesia?
Pajak lazim diklasifikasikan menurut tiga sudut pandang berikut.
| Dasar klasifikasi | Pembagian | Penjelasan singkat |
|---|---|---|
| Golongan | Pajak langsung | Beban tidak dapat dialihkan ke pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan. |
| Golongan | Pajak tidak langsung | Beban dapat dialihkan, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. |
| Sifat | Pajak subjektif | Memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, misalnya PPh Orang Pribadi. |
| Sifat | Pajak objektif | Berfokus pada objeknya tanpa melihat kondisi subjek, misalnya PPN. |
| Lembaga pemungut | Pajak pusat | Dipungut pemerintah pusat, misalnya PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai. |
| Lembaga pemungut | Pajak daerah | Dipungut pemerintah daerah, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, PBB Perdesaan dan Perkotaan, serta BPHTB. |
Apa bedanya pajak dan retribusi?
Keduanya sama-sama pungutan negara, tetapi berbeda pada ada tidaknya imbalan langsung.
| Aspek | Pajak | Retribusi |
|---|---|---|
| Imbalan | Tidak ada imbalan langsung | Ada imbalan atau jasa yang langsung dinikmati |
| Sifat | Memaksa | Terkait penggunaan layanan tertentu |
| Contoh | Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai | Retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar |
Siapa yang wajib membayar pajak?
Kewajiban pajak melekat pada orang pribadi maupun badan yang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif menurut undang-undang. Syarat subjektif berkaitan dengan status subjek pajak, sedangkan syarat objektif berkaitan dengan adanya objek yang dikenai pajak, misalnya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak.
Perlu dibedakan antara memiliki NPWP dan memiliki kewajiban membayar pajak. NPWP adalah sarana administrasi, sedangkan kewajiban pajak timbul dari terpenuhinya syarat subjektif dan objektif tersebut.
Istilah terkait
Rujukan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat perpajakan. Untuk penerapan pada kasus tertentu, konsultasikan dengan konsultan pajak berizin.
Tinggalkan Balasan